Pekon Kagungan
Kec. Kota Agung Timur
-
![]()
IMRON, S.E
Kepala Pekon
www.kagungan.desa.id -
![]()
SEPTONI, S.E
Juru Tulis
www.kagungan.desa.id -
![]()
M.KAMIL ALFAROBY
Kasi Pemerintahan
www.kagungan.desa.id -
![]()
AAN DARYAWAN
Kasi Kesejahteraan
www.kagungan.desa.id -
![]()
BAIDOWI
Kasi Pelayanan
www.kagungan.desa.id -
![]()
MAHENDRA AZULNI
Kaur Tata Usaha & Umum
www.kagungan.desa.id -
![]()
HERWIN
Kaur Perencanaan
www.kagungan.desa.id -
![]()
DAEL PIAN ALDENI
Kaur Keuangan
www.kagungan.desa.id -
![]()
SEFRINA
Kepala Dusun I
www.kagungan.desa.id -
![]()
DODI YULYANSYAH
Kepala Dusun II
www.kagungan.desa.id -
![]()
ROZI MIYANDA
Kepala Dusun III
www.kagungan.desa.id -
![]()
SITI MASITOH
Kepala Dusun IV
www.kagungan.desa.id -
![]()
ANI MASRIKA
Operator Pekon
www.kagungan.desa.id -
![]()
MUHAMMAD SODRI
Staf Pemerintahan
www.kagungan.desa.id
Perubahan telah diterapkan.
settings Pengaturan Layar
53 visitors
Pengunjung Hari Ini
router OpenSID 2604.0.0
-
lock Login Aplikasi
Halaman Administrator
-
fingerprint Rekam Kehadiran
IP Address : 216.73.216.220
-
print Layanan Mandiri
Permohonan Surat, Cetak KK, dll
-
room Lokasi Kantor
Pekon Kagungan
Bulan Ini
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
Bulan Lalu
| Kelahiran |
| 0 Orang |
| Kematian |
| 0 Orang |
| Masuk |
| 0 Orang |
| Pindah |
| 0 Orang |
0
0
0
1
12
52
315
367
Transparansi Keuangan Desa
24 Agustus 2016 323 Kali
Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Ruang lingkup pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
Salah satu prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan desa.
Dalam pengelolaan keuangan desa seringkali masalah yang dihadapi adalah efektivitas dan efisiensi, prioritas, kebocoran dan penyimpangan serta rendahnya profesionalisme. Pengelolaan keuangan yang baik berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan kepemerintahan desa. Oleh karena itu, asas-asas dalam pengelolaan keuangan desa perlu diterapkan.
Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia desa.
Prinsip berikutnya yang harus dilaksanakan bersamaan dengan transparansi adalah prinsip memegang akuntabilitas. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemberi mandat kekuasaan kepemerintahan desa. Dengan transparansi dan akuntabilitas maka akan tercipta tata kelola pemerintahan desa yang baik dan terpercaya dalam urusan keuangan.
Kirim Komentar
Untuk artikel ini
Sumber Data : Siskeudes
APBP 2026 Pelaksanaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0,00 | Rp. 735.974.199,92
Rp. 0,00 | Rp. 741.184.204,00
Rp. 0,00 | Rp. 5.505.247,80
APBP 2026 Pendapatan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0,00 | Rp. 373.456.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 21.852.805,75
Rp. 0,00 | Rp. 340.665.394,17
APBP 2026 Pembelanjaan
Realisasi | Anggaran
Rp. 0,00 | Rp. 378.932.204,00
Rp. 0,00 | Rp. 295.052.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 29.200.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 2.000.000,00
Rp. 0,00 | Rp. 36.000.000,00